Berita Terkini

KPU Kabupaten Manggarai Timur bersama Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK) melakukan monitoring perekaman KTP Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di beberapa  Sekolah Menengah Atas di  Kabupaten Manggarai Timur. Ketua Divisi Perencanaan data dan Informasi KPU Kabupaten Manggarai Timur Abdul Latif Karim mengatakan, dari koordinasinya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, bahwa kegiatan perekaman KTP E ini adalah  sebagai salah satu  bentuk dukungan dari pemerintah dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dalam rangka menyelamatkan hak politik masyarakat.    Dikatakan, kita berharap  perekaman KTP Elektronik ini bisa tuntas sebelum   perhelatan pesta demokrasi Tahun 2024. Untuk diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Disdukcapil) Kabupaten Manggarai Timur, melakukan perekaman KTP Elektronik di seluruh Sekolah Menengah Pertama di Manggarai Timur, dimulai  sejak bulan September 2023. Perekaman hari ini Sabtu 14/10/2023 dilakukan di SMK I Poco Ranaka dan SMA 6 NUL Poco Ranaka. " Kami  mengapresiasi kegiatan  perekaman ini sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Disdukcapil yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik dengan mendatangi sekolah- sekolah. Terus terang, hal Ini sangat  memudahkan bagi siswa siswi sehingga tidak perlu jauh- jauh datang ke Ibu Kota Kabupaten untuk melakukan perekaman  KTP Elektronik, kita bisa efisiensi waktu dan biaya, " ujar salah seorang guru di SMK Satu Poco Ranaka. Dari pantauan KPU Kabupaten Manggarai Timur,  pelaksanaan perekaman KTP Elektronik ini berjalan dengan baik dan lancar. (Humas KPU Matim )

Borong-  Hal itu dikatakan Komisioner  KPU Kabupaten Manggarai Timur Yasin Hafid Varto saat membuka kegiatan sosialisasi PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye dalam rangka Pemilu Tahun 2024 yang bertempat di aula Kantor KPU Kabupaten Manggarai Timur, Kamis,12/10/2023. Hadir dalam kesempatan itu,  Komisioner KPU Kabupaten Manggarai Timur, Bawaslu Manggarai Timur, Pimpinan Partai Politik seKabupaten Manggarai Timur, Waka Polres Manggarai Timur, Koramil 1612/04 Borong serta beberapa awak media. Dikatakan oleh Hafid Varto, “ kita akan memasuki tahapan kampanye dan pelaporan dana kampanye, oleh karena itu kesolitan dan kekompakan yang telah terjalin antara  penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu  serta seluruh stake holder di tahapan sebelumnya, diharapkan tetap terjaga dan ditingkatkan lagi. Hendaknya spirit untuk menyukseskan pemilu itu selalu tertanam dalam diri setiap pribadi untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu agar pemilu ini  dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, “tegasnya. Ditambahkan, kampanye adalah merupakan  ajang untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan memperkenalkan citra diri peserta pemilu, hendaknya dijalankan dengan baik sesuai prinsip dari kampanye itu sendiri yang dilaksanakan dengan jujur,terbuka, serta dialogis untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, demikianpun dengan dana kampanye dilaporkan secara jujur dan terbuka serta mematuhi hal-hal yang telah diatur. Oleh karena itu,  hari ini KPU Kabupaten Manggarai Timur memberikan bekal kepada  peserta pemilu untuk mengetahui apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan kampanye dan dana kampanye, hanya dengan itu pemilu  yang kita harapkan memiliki derajat kualitas dan berintegritas dapat tercapai. Untuk itu saya juga mengajak peserta pemilu untuk menjalin kerjasama, tidak hanya dengan kami sebagai penyelenggara pemilu tetapi juga dengan Badan Pengawas Pemilu serta aparat keamanan, “ujarnya. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang kampanye oleh Komisioner Evensius jandri Anggal  serta Hubertus Servus yang membawakan materi Dana Kampanye. Selesai pemaparan materi  dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab.  (Humas KPU Matim)

Borong- KPU Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan penandatanganan Berita Acara kesepakatan pendanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 bersama Pemerintah daerah kabupaten Manggarai Timur.  Kegiatan ini berlangsung di ruang  kerja Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, kamis 28/8/2023.  Hadir pada kesempatan ini, Sekertaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Boni Hasudungan, Staf ahli Pemerintah Daerah Kabupaten Manggari Timur Nikolaus Tatu, Kaban Keuangan Abdullah, Kaban kesbangpol Adolfus Tahu, sedangkan dari KPU Kabupaaten Manggarai Timur, hadir Komisioner yang diwakili oleh Abdul Latief dan Evensius J. Anggal, Sekertaris KPU Kabupaten Manggarai Timur Egidius Asa  serta beberapa  staf sekertariata KPU Kabupaten Manggarai Timur. Sekertaris Wilayah Daerah dalam sambutanya  mengatakan, anggaran untuk penyelenggaraan  pilkada Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Timur tahun 2024 ini 28 milyar. Ini baru ditingkat pemerintah  belum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Manggarai Timur, akan tetapi dalam rangka laporan ke Propinsi NTT, kami harus mempersiapkan dokumen ini dan kita berharap tidak terlalu banyak perubahan. “ Ini saya perlu garis bawahi agar tidak terkesan pemerintah ujuk-ujuk langsung tetapkan tanpa ada persetujuan,” ujarnya. Dikatakan, dari alokasi dana yang ada untuk pengalokasiannya DI dua tahun anggaran yaitu tahun 2023 dan 2024. Dengan waktu yang disiapkan dua belas bulan, dimana satu tahun lebih di tahun 2023 sedangkan sepuluh bulan ditahun 2024 Ditambahkan, agar dana ini efektif, maka alokasi kita sesuaikan dengan peruntukkanya di tahun 2023.   Untuk itu, sejak mulai dicairkan gunakan dengan baik, perlu dibuatkan anggaranya, dicek penggunaannya, tidak lompat-lompat, rincian dipegang untuk dikontrol bersama, “ tegas Hasudungan.  (Humas KPU Matim).

Borong- Keluarga besar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Timur melaksanakan aksi sosial berbagi kasih dengan membagikan paket sembako kepada komunitas Sekolah Luar Biasa  Negeri (SLBN) Borong di kelurahan Satar Peot Kecamatan Borong Jumat (28/07). Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur Adrianus Harmin didampingi oleh Komisioner Abdul Latif karim, Sekertaris Egidius Asa, beberapa Pejabat Struktural diantaranya, Viktor Jama,  Cristina H. Dapi, serta staff sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Timur. Dalam sambutannya Ketua KPU Adrianus Hamin menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal KPURI N0. 2723/TU. 01/01-50/03/2023, Perihal Pemberian Santunan Anak Yatim di lingkungan KPU dan Masyarakat setempat tertanggal, 26 Juli 2023. Dijelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian KPU terhadap generasi bangsa dan mempererat tali silahturahmi serta meningkatkan solidaritas antar sesama. “Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, kami membagikan tali Kasih berupa sembako, snack dan lainnya kepada SLB Negeri Borong di Kelurahan Satar Peot.  “ Kami menganggap bapak ibu guru dan adik-adik seperti keluarga sendiri. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Mudah-mudahan,  apa yang diberikan ini menjadi berkat bagi siswa siswi di sekolah ini. ”katanya. Kunjungan keluarga besar KPU Kabupaten Manggarai Timur ini diterima oleh Kepala asrama sebagai pengelola makan minum siswa siswi  Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam sambutanya, perwakilan dari SLB Negeri Borong menyampaikan, ”Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk mengunjungi sekolah kami, “ ujarnya. Sumbangan ini  selanjutnya diserahkan oleh Sekretariat Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Timur Egidius Asa, Komisioner Abdul Latif Karim, serta staf sekretariat KPU Manggarai kepada para guru SLB. Di penghujung acara, ditutup dengan lantunan vokal merdu dati  Antonius Kantris siswa SLB Negeri Borong yang sekarang lagi mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba Olah Vokal tingkat Nasional di Jakarta mewakili provinsi NTT. Lagu yang dibawakannya 'Your are the reason' dan 'Hati - hati di Jalan.' (Humas KPU Matim).

Borong. KPU Kabupaten Manggarai Timur mendapat penghargaan tentang keterbukaan  Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi NTT di Aula El Tari Kupang, selasa (18/7). Penghargaan ini diberikan tidak hanya kepada penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu saja, akan tetapi diberikan juga kepada badan publik yang menyerahkan self assesment quistionnaire (SAQ) kepada Komisi Informasi Publik Propinsi NTT. Ketua KIP Propinsi NTT, Agustinus Lede Bole Baja dalam sambutanya mengatakan, derasnya arus informasi  era digital saat ini menuntut adanya pengelolaan keterbukaan informasi publik secara baik. Hal ini berguna untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan. Karena hanya dengan pemerintahan yang terbuka maka akan terbangun legitimasi dan kepercayaan terhadap setiap badan publik. Sementara itu, ketua panitia penganugerahan keterbukaan informasi publik Maryanti Luturmas Adoe menjelaskan. untuk indikator penilaian dilihat dari pengembangan website pelayanan informasi publik, penyediaan data informasi publik dan pengumuman keterbukaan informasi publik, kemudian hasilnya dibagi dalam lima kategori, yakni informastif, menuju informatif, cukup informatif, kurang dan tidak informatif.  Sedangkan penghargaan yang diperoleh KPU Kabupaten Manggarai Timur, tahun ini mengalami kemajuan dan peningkatan. Kalau tahun lalu, memproleh penghargaan kategori meuju informatif, tahun ini memperoleh dua penghargaan sekaligus yaitu kategori Informatif dan kategori terbaik III.  “ Kami berterima kasih kepada Komisi informasi Publik Propinsi NTT yang telah memberikan penghargaan ini. Kami menyadari dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Diharapkan melalui penghargaan ini dapat mendorong kami semua untuk bekerja lebih baik ke depanya, “ kata Even Anggal Komisioner yang membidangi Divisi Sosdiklihparmas dan SDM. Selain itu, salah seorang pengelola   PPID Kabupaten Manggarai Timur Nadya Mutiah mengatakan,  “Kami bersyukur mendapatkan penghargaan ini, insya Allah, semoga  tahun depan dapat ditingkatkan  lagi,  “ ujarnya.   Berikut daftar penerima penghargaan lingkup Komisi Pemilihan Umum 1). kategori cukup informatif, KPU Sumba Barat Daya dan  KPU Ngada. 2). kategori menuju Informatif, KPU Sumba Timur, Belu, Malaka, Nagekeo. 3). kategori informatif, KPU Rote Ndao, TTU, Alor, Sikka, Kota Kupang, Lembata, Manggarai Barat, Sumba barat, Manggarai Timur, TTS, Sumba Tengah, Sabu Raijua, Ende, Kab. Kupang, dan Manggarai. 4).kategori terbaik I : KPU Kab.Rote Ndao, KPU Kab. TTU, KPU Kab. Alor, KPU Kab. Sikka, KPU Kab. Kota Kupang. 5). Kategori  terbaik II : KPU Kab. Lembata. 6). Kategori terbaik III : KPU Kab. Manggarai Barat, KPU Kab. Sumba Barat, KPU Kab. Flores Timur, KPU Kab. Manggarai Timur.  (Humas KPU Matim).

Borong-, Evaluasi proses perekrutan, sampai dengan proses pelaporan yang dilakukan terhadap Badan Ad Hoc secara berjenjang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua tahapan dan kinerja kali lalu. Hal yang sama juga berlaku untuk Divisi data yang telah selesai dengan proses kegiatan pemutakhiran data pemilih pasca penetapan DPT tanggal 28 Juni 2023, sehingga baik KPU Propinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, perlu atau wajib membuat laporan tahapan karena itu adalah  tugas yang wajib dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Plh Ketua KPU Propinsi NTT, Fransiskus Vinsensius Dias, saat membuka Rapat Koordinasi tentang Penataan dan Evaluasi Badan Ad Hoc yang diikuti oleh Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Sosdiklihparmas, SDM serta Kasubag Hukum dan SDM dari 22 KPU Kabupaten/Kota se Propinsi NTT di  Kupang, (17/7/2023). Hadir dalam kegiatan ini Komisioner KPU Propinsi NTT, Jefri Gala,Yosafat Koli, Lodowyk Frederik didampingi Sekertaris Adiwijaya Bakti.   Dijelaskan, Rakor ini memiliki nilai yang sangat strategis, dalam rangka mengevaluasi kembali tahapan yang sudah dilalui, termasuk tahapan  yang nanti akan dilakukan yaitu  tahapan perekrutan KPPS.  “Memang waktunya masih panjang tetapi sangat strategis. Seperti kita tahu bersama bahwa, secara Propinsi jumlah TPS yang ditetapkan di tingkat Propinsi yaitu ada 16.746 TPS yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota, jumlahnya bervariasi, sehingga dasar itu kita akan merekrut penyelenggara KPPS terdiri dari  tujuh KPPS dan dua petugas ketertiban di TPS. Oleh karena itu kita terus cermati semua dinamika yang ada, dalami regulasi yang berkaitan dengan perekrutan KPPS, terlebih jika di satu desa itu jumlah TPS yang cukup banyak, sedangkan jumlah pelamar terbatas, “ ujarnya. Dikatakan, sesuai  amanat PKPU No. 8 tahun 2019 Pasal  37 ayat 1 (satu) tentang tata kerja KPU,KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Kota melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, terhadap PPK, PPS dan KPPS dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.  Maka sudah menjadi kewajiban bagi KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota  agar melakukan koordinasi supervisi dan monitoring terkait kinerja badan ad hoc.   Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM Yosafat Koli serta penguatan kelembagaan dari Komisioner dan sekertaris KPU Propinsi Nusa Teggara Timur. (Humas KPU Matim)